Indoposnewsid_Program kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU tahun 2025 diharapkan dapat mendorong penciptaan iklim berusaha menjadi lebih sehat dan kondusif. Melalui pemberian jaminan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha.
Dapat juga mencegah praktik usaha yang tidak sehat seperti monopoli dan kartel.
Hal itu diingatkan oleh Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua KPPU.
“Ujung-ujungnya adalah semua yang kita lakukan apakah itu kerja yang ada di legislatif maupun pemerintah ujung-ujungnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi itulah adalah goal utama,” ujar Anggia dalam rapat dengar pendapat dengan Bandan Perlindungan Konsumen Indonesia (BKPN) di Ruang Rapat Komisi VI, DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Mengingat, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) seperti diketahui merupakan penjabaran rencana anggaran jangka menengah yang disusun di setiap tahunnya.
Penting dilakukan agar sasaran program pembangunan Pemerintah dapat diterjemahkan dan diimplementasikan oleh Kementerian, Badan, Lembaga Negara dengan baik melalui program kerja yang didukung rencana anggaran yang dibutuhkan.
“RKP/RKA yang ada harus disusun dengan mempertimbangkan kontinuitas kebijakan program sebelumnya dan program selanjutnya untuk dilakukan dengan optimal dengan kerja yang semakin meningkat.
“Tentu setiap tahun tuntutan pasti berbeda, perkembangan dinamikanya pasti berbeda,oleh karena itu maka setiap tahun akan kita lihat kembali program-program yang sudah dilakukan dan akan dilakukan kedepan seperti apa, jangan kemudian hanya copy paste,” tegas Politisi Fraksi PKB itu.
