Indoposnewsid_Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin hadir dalam Muktamar VI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali, Sabtu (24/8). Ia juga ditetapkan sebagai Dewan Syura PKB periode 2024-2029.
Dalam sambutannya Wapres Ma’ruf Amin mengatakan, waktu itu orang Nahdatul Ulama (NU) ingin punya partai yang membawa aspirasi mereka. Oleh karena itu disebutkan sebagai matiyatun nahdilin sebagai kendaraan poltiknya orang NU. Tapi kenyataanya yang mendukung PKB bukan hanya orang NU. Tapi seluruh kelompok.
Kenapa begitu? Karena politik PKB adalah politik rahmatan lil alamin. Politik untuk semua golongan. Bukan rahmatan lin nahdilin tapi rahmatan lil alamin.
Dijelaskannya, PKB memang didirikan para ulama. Oleh karena itu PKB dikatakan harakah siyahsiyah kyaiyah gerakan politik kyai. Bukan kyai politik. Tapi politik kyai. Apa bedanya?
“Kalau kyai politik, kyainya ikut politik. Kemana saja dia manut saja.Tapi kalau politik kyai, politik ikut kyai gitu. Jadi PKB itu politiknya ikut kyai. Ikut nasehat kyai. Ikut petunjuk kyai. Makanya dinamakan gerakan politik kyai.Tapi gerakan kyai itu untuk kepentingan kyai.Tapi untuk kepentingan seluruh bangsa dan negara,” kata Wapres.
Menurutnya juga, PKB itu harus menjadi partai yang solid dan kokoh. Tapi bukanya solid partai yang sulit. Sehingga insya Allah, dapat berkontribusi lebih besar untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. Bangsa yang diridhai oleh Allah SWT.
Dijelaskan Wapres, bahwa PKB menjadi gerakan politik yang melakukan perbaikan. Saat ini sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat. Hasilnya dapat dilihat dari PKB yang mendapatkan suara sebanyak 10 persen pada Pemilu 2024.
Ia menilai masih ada potensi PKB bisa meraih suara yang lebih maksimal, yakni 13 persen pada pemilu selanjutnya. Kepercayaan ini yang diberikan masyarakat. Maka PKB memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pembangunan masa deoan bangsa.
Harapannya, agar para anggota legislatif yang terpilih di DPR, DPD, maupun DPRD agar dapat bekerja bersungguh-sungguh membawa kemaslahatan umat.
Sementara itu, Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin terpilih kembali menjadi ketua umum PKB secara aklamasi untuk periode 2024 -2029.
Seluruh 38 DPW PKB menerima laporan pertanggungjawaban Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum periode 2019-2024. Seluruh DPW PKB juga meminta Muhaimin kembali melanjutkan kepemimpinannya.
Cak Imin juga mengungkapkan soal revisi Perpres Nomor 33 Tahun 2020 yang membahas aturan soal penetapan standar harga satuan regional itu demi DPRD.
“Insyaallah revisi Perpres 33 dituntaskan,” katanya.
Ia juga berharap agar kedepannya partai politik termasuk PKB harus memperbaiki diri agar lebih aspiratif dan mendewasakan demokrasi hingga matang, kuat, dan produktif.
